DPR Desak PLN Transparan Soal Pemadaman Listrik Bergilir
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sejak awal Juni 2026 terus menjadi sorotan. Gangguan pasokan listrik tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor usaha, pendidikan, dan pelayanan publik.
Seiring meningkatnya frekuensi pemadaman, kalangan legislatif meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Transparansi dinilai penting agar publik memperoleh informasi yang jelas dan tidak terjebak pada spekulasi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menilai masyarakat berhak mengetahui penyebab utama terjadinya pemadaman listrik bergilir yang belakangan semakin sering terjadi di berbagai daerah.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” ujar Mufti dalam keterangannya.
DPR Minta Penjelasan Komprehensif dari Pemerintah dan PLN
Menurut Mufti, pemerintah dan PLN harus menjelaskan kondisi sebenarnya kepada masyarakat secara menyeluruh. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mengurangi keresahan yang muncul akibat gangguan layanan listrik.
Diketahui, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah sejak awal Juni 2026. PLN sebelumnya menjelaskan bahwa gangguan pembangkit dan pemeliharaan sistem menyebabkan berkurangnya kapasitas pasokan listrik sehingga diperlukan manajemen beban di beberapa daerah.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui sempat terjadi kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik. Mufti menegaskan bahwa informasi yang utuh sangat diperlukan agar masyarakat memahami akar persoalan yang sebenarnya.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” tegasnya.
Gangguan listrik yang berlangsung berulang dinilai menimbulkan dampak luas. Tidak hanya rumah tangga yang merasakan kesulitan, pelaku usaha kecil dan menengah juga menghadapi kerugian akibat terhentinya aktivitas produksi maupun pelayanan. Mufti menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat modern.
“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Mufti juga mengingatkan bahwa transformasi badan usaha milik negara harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Transformasi BUMN harus mampu menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat. Dalam sektor ketenagalistrikan, ukuran yang paling mudah dilihat publik adalah apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan,” katanya.
Untuk itu Mufti meminta pemerintah dan PLN segera menyiapkan solusi konkret agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” pungkasnya.
Sorotan serupa juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Halim. Ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurutnya, dampak pemadaman tidak hanya dirasakan rumah tangga. Sektor usaha, pendidikan, layanan publik, dan produktivitas masyarakat juga ikut terdampak.
"Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan. Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat," ujar Rivqy melalui rilis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Rivqy menilai PLN perlu menyampaikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat. Ia menyoroti perbedaan penjelasan yang muncul terkait penyebab pemadaman listrik.
"Terutama PLN yang paling bertanggung jawab dalam hal ini justru memberikan penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Katanya, bukan karena masalah pasokan batu bara, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah," tuturnya.
Menurut Rivqy, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam penanganan krisis kelistrikan. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan mudah dipahami agar dapat mengantisipasi dampak pemadaman. Karena itu, ia meminta PLN memperkuat sistem mitigasi sekaligus memperbaiki mekanisme penyampaian informasi kepada pelanggan.
"Publik berhak mengetahui penyebab gangguan dan kapan kondisi akan kembali normal," ujar Rivqy.
PLN Minta Maaf dan Percepat Pemulihan Sistem
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa.
Menurut Darmawan, PLN memahami kesulitan yang dialami masyarakat akibat gangguan sistem kelistrikan tersebut. Karena itu, perusahaan terus melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan.
“PT PLN (Persero) ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini,” ujar Darmawan saat konferensi pers, Sabtu, 20 Juni 2026.
PLN juga memastikan proses pemulihan terus berjalan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat pasokan energi primer untuk pembangkit listrik. Sebagai bagian dari upaya pemulihan, PLN mulai menyalurkan batu bara kalori menengah atau medium rank coal ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa.
Pasokan tersebut dikirim ke pembangkit milik PLN maupun pembangkit milik Independent Power Producer (IPP). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan dalam waktu dekat.
“Saat ini proses penyaluran medium perengkul atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa,” tandasnya.
Penulis: Nurul Huda