Khofifah Rencanakan Pendirian 40 Sekolah Rakyat di Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mencanangkan pendirian 40 sekolah rakat (SR) di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur. SR merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang dikhususkan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Menurut Khofifah, masih ada sebagian masyarakat yang tidak menyekolahkan putra-putrinya. Akar penyebabnya adalah kemiskinan. Meski orang tua tidak perlu mengeluarkan uang sekolah, mereka tidak memiliki uang untuk membayar biaya lainnya. Mulai dari transport, buku, dan lain-lain. Sebagian dari mereka juga memilih tidak menyekolahkan putra-putrinya karena diminta bekerja.

Karenanya, pemerintah pusat pendirian SR dengan anggaran Rp100 miliar per sekolah. Nantinya, sekolah tersebut berupa asrama dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi.

Program tersebut cukup menarik perhatian Khofifah sebagai upaya memajukan Jawa Timur. Khofifah pun menyampaikan bahwa dirinya ingin membangun 40 sekolah rakyat di Jawa Timur. Rinciannya, 38 sekolah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota dan 2 sekolah dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dua sekolah tambahan tersebut nantinya akan dibangun di Jember dan Malang. Sehingga dua kabupaten tersebut masing-masing memiliki dua sekolah rakyat.

"Kami meminta pembangunan 40 sekolah rakyat. Nanti dua yang dikelola Pemprov Jatim dibangun di Jember dan Malang," kata Khofifah di gedung DPRD Jember, Kamis 6 Maret 2025.

Khofifah juga menyampaikan alasannya mengelola 2 SR di Jember dan Malang. Menurut dia, jumlah warga miskin di sekitar 2 daerah tersebut sangat tinggi. Bahkan, Jember menjadi urutan kedua terbanyak jumlah warga miskin absolut di Jawa Timur.

Lebih jauh, Khofifah menginginkan Bupati Jember, Muhammad Fawait tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Fawait diminta intens melakukan pendekatan dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat agar bisa mendapatkan program tersebut.

Menurut Khofifah, untuk mendapatkan pembangunan sekolah rakyat, pemerintah daerah hanya cukup menyediakan lahan. Sedangkan pembangunan infrastruktur sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.

"Semua pemerintah provinsi di Indonesia sama-sama ingin menangkap peluang ini dengan cepat. Karena itu, kita harus lebih cepat dari yang lain," pungkasnya.

Sementara itu, Fawait mengatakan masalah pendidikan menjadi program utama yang akan ditangani. Sebab, pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat selain kesehatan. Karena itu, pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

"Kami siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat," pungkasnya.