OPD dan Camat Kompak Absen Undangan Rapat Koordinasi Wabup Jember
Rapat koordinasi yang digelar Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, berlangsung tanpa kehadiran satu pun kepala OPD maupun camat se-Kabupaten Jember, Senin, 02 Februari 2026. Rapat tersebut membahas penanganan banjir dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Djoko Susanto mengatakan, undangan resmi sebelumnya telah disampaikan kepada seluruh kepala OPD, sekretaris OPD, camat, sekretaris camat, hingga pemangku kepentingan daerah. Namun, seluruh unsur birokrasi sipil tersebut tidak hadir dalam forum yang membahas dua isu strategis daerah: penanganan banjir dan pengawasan program MBG.
“Rapat ini tetap kami laksanakan sebagai bagian dari tugas pemerintahan,” katanya.
Rapat justru dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau perwakilannya, antara lain Brigif 9 Kostrad, Kodim 0824 Jember, Polres Jember, Kejaksaan Negeri Jember, Yonif 509, Secaba Rindam Brawijaya, serta Yon Armed 8.
Djoko menjelaskan, rapat digelar karena Bupati Jember, Muhammad Fawait, tengah menjalankan ibadah umroh. Ia juga mengaku telah mendapat konfirmasi dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri terkait pelaksanaan tugas pemerintahan oleh wakil bupati.
“Selama Bupati menjalankan ibadah, roda pemerintahan tetap berjalan dan menjadi tanggungjawab Wakil Bupati,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Djoko menekankan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi dalam penanganan banjir akibat tingginya curah hujan. Ia meminta kejelasan status serah terima sarana dan prasarana Perumahan Bumi Indah Tegal Besar.
“Jika belum diserahkan, pengembang wajib menyerahkan dalam kondisi baik atau memperbaiki terlebih dahulu. Jika sudah, maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai koordinasi lintas kewenangan menjadi hal mendesak, khususnya terkait pengelolaan Sungai Bedadung yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rapat juga menyoroti pelaksanaan Program MBG. Djoko menilai persoalan utama berada pada implementasi di lapangan, bukan pada konsep programnya.
“Masalahnya bukan pada program, tetapi pada pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Ia meminta Dinas Kesehatan memperketat pengawasan hygiene dan kualitas gizi makanan yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Dinas Pendidikan memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.
Djoko juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas pemerintahan di tengah situasi absennya jajaran perangkat daerah dalam rapat tersebut.
“Negara menggaji Anda bukan untuk menjadi pengikut individu, tetapi untuk menjadi pelayan rakyat,” pungkasnya.