Pendaftaran PPPK Transparan Tidak Ada Kongkalikong

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menyerukan kepada peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jangan terkecoh dengan janji orang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan  pendaftaran PPPK untuk memperkaya diri sendiri.

"Seleksi penerimaan PPPK dilakukan secara transparan dan akuntabel, tidak ada kongkalikong," kata Syafrudin, di Jakarta 11 Januari 2019.

Menteri mencium ada gelagat orang yang mengaku bisa membantu meloloskan seleksi KPPP dengan imbalan sejumlah uang. "Saya tegaskan, jangan percaya," kata  Syafrudin.

Menurut Menteri PAN RB, pendaftaran PPPK merupakan peluang bagi tenaga honorer berusia melebihi batas maksimum untuk diterima sebagai PNS. PPPK ini setara dengan PNS, bedanya hanya tidak menerima hak pensiun. Sebab itu mantan Wakapolri itu menyayangkan kalau ada yang menolak program PPP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

Menteri Syafruddin mengatakan pemerintah akan memulai proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sektor penyuluh pertanian Februari 2019. Sehingga penyuluh pertanian yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer tak perlu risau atau merasa tak mendapat perhatian pemerintah.

Perekrutan tenaga honorer penyuluh pertanian, akan dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan tenaga honorer dari bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Pada tahap awal penerimaan PPPK diarahkan untuk menyerap tenaga honorer pada tiga bidang tersebut. Tiga sektor tersebut merupakan bidang yang tenaganya banyak dibutuhkan oleh pemerintah.

“Jadi tenaga honorer pada tiga sektor tersebut tidak perlu kuatir karena penerimaan PPPK diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sebelumnya sudah bekerja di bidangnya masing-masing. Penerimaan dilakukan karena pemerintah memang membutuhkan banyak tenaga pada sektor tersebut,” kata Syafruddin. (asm)