DPR RI Soroti Perizinan Industri Terhambat Akibat Birokrasi Lambat

Proses perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan dinilai dapat menghambat produktivitas industri nasional. Penyederhanaan birokrasi pun dinilai mendesak agar pelaku usaha bisa lebih fokus mengembangkan bisnis dan bersaing di pasar global.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti persoalan tersebut saat mengunjungi pabrik mie Burung Dara milik PT Suprama di Sidoarjo, Jumat, 16 Oktober 2026.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme perizinan yang melibatkan sejumlah kementerian dan instansi karena berpotensi memperlambat operasional perusahaan.

“Kalau dihitung, proses perizinan itu bisa mencapai empat bulan lebih untuk penyelesaian dan lain-lainnya,” kata BHS.

Menurut dia, Kementerian Perindustrian perlu memperkuat perannya dalam mengawal kepentingan pelaku industri. Proses administrasi yang lebih sederhana dan efisien dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menjaga daya saing industri dalam negeri.

BHS juga menyoroti pengurusan uji kendaraan atau uji tau kir yang disebut dapat berlangsung lebih dari satu bulan. Ia menilai prosedur administrasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah perlu dievaluasi agar tidak menambah beban pelaku usaha.

“Ini yang harus kita cegah agar industri ini mempunyai kemampuan dan tidak pindah ke negara lain,” ujarnya.

Ia mengingatkan, birokrasi yang lambat dapat menjadi tantangan bagi industri nasional di tengah persaingan investasi dengan negara lain, termasuk Vietnam. Karena itu, pemerintah perlu memastikan regulasi dan pelayanan perizinan mendukung keberlangsungan usaha, bukan justru menjadi penghambat.

BHS juga mengaitkan penguatan sektor industri dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, iklim usaha yang kompetitif menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan kegiatan produksi di dalam negeri.

Sementara itu, Operational Manager PT Suprama, Hari Soehardono, berharap kunjungan BHS dapat mendorong perbaikan sistem birokrasi, khususnya dalam pengurusan perizinan industri.

“Harapan kami, ada dukungan dari pemerintah, khususnya dalam birokrasi perizinan, sehingga mengurus sesuatu bisa jauh lebih cepat dan lebih baik,” kata Hari.

Hari menegaskan, keberlangsungan industri tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan, tetapi juga berdampak pada pemerintah, masyarakat, dan konsumen. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk membangun ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan.

Perbaikan birokrasi diharapkan dapat memangkas waktu pengurusan administrasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing industri nasional di tengah persaingan global.