Kabinet Silo

Kabinet silo adalah kondisi ketika kementerian dan lembaga pemerintahan bekerja sebagai unit-unit yang terisolasi. Lebih mengutamakan kepentingan, kewenangan, target, dan sumber daya organisasinya sendiri daripada tujuan bersama pemerintahan dan kepentingan publik.

Dalam kabinet silo, mungkin setiap kementerian terlihat sibuk, produktif, dan berhasil mencapai targetnya sendiri. Namun, keberhasilan sektoral itu belum tentu menunjukkan keberhasilan negara secara keseluruhan.

Secara struktural, kabinet silo memperlihatkan adanya kesenjangan antara struktur organisasi pemerintahan yang terfragmentasi dan persoalan negara yang saling terhubung.

Kabinet silo bukanlah semata persoalan buruknya komunikasi antar kementerian. Tapi memang merupakan kegagalan desain dan kegagalan mekanisme kekuasaan pemerintahan dalam mengubah berbagai kepentingan sektoral menjadi satu tindakan negara yang koheren.

Penyebab struktural utama menguatnya kabinet silo pada era digital dan ketidakpastian global sekarang terletak pada tata kelola pemerintahan yang semakin teknis dan terspesialisasi. Dorongan struktural untuk merespons dinamika ini menciptakan kementerian dan atau lembaga baru yang amat spesifik.

Dan, pengotakan anggaran serta regulasi yang berbasis spesialisasi teknis ini memperkuat dinding antar lembaga. Karena, setiap kementerian diberi key performance indicator dan mandat hukum yang terisolasi satu dengan yang lain.

Selanjutnya, ciri-ciri struktural yang menonjol dari kabinet silo mencakup tiga hal.

Ciri pertama adalah setiap kementerian dan lembaga cenderung memperlakukan mandatnya sebagai wilayah kewenangan yang harus dipertahankan. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya saling mendukung berubah menjadi jalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, dan bahkan kadang saling bertentangan. Masalah utamanya bukan keberadaan kewenangan sektoral. Tapi, tidak adanya mekanisme yang efektif untuk menyelaraskan kewenangan tersbut ketika kepentingan antar sektor berbenturan.

Ciri kedua adalah kementerian memiliki sumber daya dan sistem pelaporan yang seringkali berorientasi pada kebutuhan organisasinya sendiri. Akibatnya, informasi penting tidak selalu dibagikan. Anggaran tidak selalu diarahkan pada hasil bersama. Sementara itu, keberhasilan dinilai berdasarkan pencapaian masing-masing instansi.

Ciri ketiga adalah seorang menteri atau kepala lembaga cenderung lebih terdorong mempertahankan keberhasilan politik dan administratif institusinya daripada menyelesaikan persoalan yang memerlukan kompromi dengan kementerian atau lembaga lain. Keadaan ini biasanya diperkuat dengan pembagian jabatan berdasarkan kepentingan politik. Atau, dipersangat oleh lemahnya koordinasi pusat pemerintahan. Serta, tidak adanya konsekuensi yang jelas atas kegagalan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Tentu keberadaan kabinet silo itu amat tidak ideal. Bahkan, menorehkan risiko struktural yang buruk bagi kehidupan negara-bangsa.

Mulai dari risiko terjadinya duplikasi program. Pemborosan anggaran untuk infrastruktur dan sistem informasi yang sama. Serta, tingginya biaya transaksi birokrasi.

Sampai risiko ketidakmampuan negara merespons polikrisis yang bersifat global. Karena, program-program pemerintah saling berbenturan dan saling meniadakan. Atau, macet di perbatasan wewenang.

Pihak yang paling bertanggungjawab atas berlangsungnya kabinet silo pastilah kepala pemerintahan. Karena kepala pemerintahan lah pemegang tanggung jawab politik tertinggi untuk memastikan seluruh kementerian dan lembaga bekerja sebagai satu pemerintahan. Bukan sebagai kumpulan kekuasaan sektoral. Singkat kata, keberlanjutan kabinet silo adalah akibat failure of architectural leadership.

Berhal keseluruhan deskripsi di atas, maka cara struktural paling efektif untuk mengatasi kabinet silo ada tiga.

Cara pertama adalah membangun pusat koordinasi pemerintahan yang memiliki kewenangan nyata. Dalam hal ini, perlu penguatan centre of government untuk mengintegrasikan prioritas lintas kementerian. Fungsi tersebut dapat dijalankan melalui penguatan mekanisme koordinasi di bawah kepala pemerintahan. Tentu dengan pembagian tugas yang jelas, dan hubungan kerja yang terstruktur bersama lembaga perencanaan, penganggaran, dan kementerian teknis. Koordinasi tak boleh berhenti pada rapat, notulensi, dan kesepakatan formal semata. Harus ada prosedur tindak lanjut untuk memastikan keputusan bersama dilaksanakan.

Cara kedua adalah mengintegrasikan data, indikator kerja lintas kementerian, dan anggaran. Ini penting, karena selama kementerian dinilai semata berdasarkan keberhasilan internalnya, maka pasti mereka memiliki insentif untuk mengutamakan kepentingan organisasi sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengubah struktur insentif semacam itu. Di mana, kementerian tetap memiliki anggaran dan kewenangan sektoral. Tapi, insentif kinerjanya harus mendorong keberhasilan pemerintahan secara keseluruhan.

Cara ketiga adalah melembagakan pertanggungjawaban kolektif atas hasil kerja lintas sektor. Dalam hal ini, pemerintah perlu menetapkan mekanisme pertanggungjawaban kolektif yang memiliki konsekuensi administratif dan politik. Penanggung jawab utama tak harus mengambil alih seluruh kewenangan kementerian terkait. Fungsi penanggung jawab adalah memastikan seluruh kontribusi terintegrasi, hambatan diatasi, dan hasil akhir bisa dipertanggungjawabkan. Tentu mekanisme ini juga harus memiliki pengawasan independen. Agar, koordinasi tak berubah menjadi pemusatan kekuasaan yang tanpa kendali.

Akhirnya, dengan semua deskripsi tipis di atas, dapat dikonstatasikan bahwa kabinet silo merupakan salah satu persoalan struktural penting dalam negara-bangsa sekarang. Karena, menciptakan kesenjangan antara kapasitas administratif pemerintah dan kemampuannya menyelesaikan masalah publik secara terpadu.

Persoalan fundamenmentalnya bukan karena terlalu banyak kementerian atau lembaga. Bukan pula kurangnya komunikasi di antara para menteri dan atau pimpinan lembaga. Tapi, terletak pada ketidak selarasan antara pembagian kewenangan, sistem insentif, penggunaan sumber daya, dan pertanggungjawaban pemerintah.

Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan kabinet bukanlah seberapa baik setiap kementerian mempertahankan kinerja internalnya. Melainkan, seberapa efektif seluruh kementerian bekerja sebagai satu sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokrasi substantif. Nah !🇮🇩